Rabu, 23 Februari 2011

DK PBB mengutuk langkah Pemerintah Libia dalam menghadapi aksi unjuk rasa.



Dewan Keamanan PBB mengutuk langkah pemerintah Libia yang menggunakan kekuatan bersenjata untuk menghadapi aksi unjuk rasa anti pemerintah.

Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan meminta agar kekerasan terhadap warga yang melakukan aksi unjuk rasa dihentikan.

Mereka juga menyatakan penguasa Libia harus "mendengarkan tuntutan warganya."

Kebijakan penguasa Libia dalam penggunaan kekuataan dalam aksi protes itu menimbulkan ratusan korban jiwa.

Data yang dihimpun oleh Human Right Watch menyebutkan ada sekitar 300 orang yang tewas akibat penggunaan kekuatan senjata oleh petugas keamanan Libia.

Tekanan dari dunia internasional sejauh ini belum mengubah cara penanganan pemerintah Libia terhadap para pengunjuk rasa.

Pemimpin Libia, Kolonel Muammar Gaddafi sebelumnya telah memerintahkan para pendukungnya untuk menyerang para penentangnya yang dia sebut sebagai "para kecoa" dan "tikus".

Persiapan evakuasi

Dia juga telah memperingatkan siapa pun yang melawan dan menyerang pemerintahannya akan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Untuk menghadapi kondisi yang semakin memburuk di negara itu, sejumlah negara telah menyiapkan angkutan untuk mengevakuasi warganya.

Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah menyewa sebuah kapal Ferry untuk mengevakuasi warganya yang terjebak di negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga telah mengeluarkan pengumuman kepada warganya untuk segera menuju pelabuhan As-Shahab di Tripoli jika mereka ingin meninggalkan Libia.

Sementara itu Pemerintah Cina juga telah menyiapkan pusat penanganan tanggap darurat untuk melakukan koordinasi guna mengevakuasi warganya dari Libia.

Pemerintah Inggris sudah menyiapkan kapal perangnya di lepas pantai Libia untuk membantu melakukan evakuasi warganya dan juga warga dari sejumlah negara eropa seperti Prancis, Italia dan Turki.

Duta Besar Libia untuk Indonesia telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sejak hari Selasa (22/02), menurut kementrian luar negeri Indonesia.

Juru bicara lemenrtian luar negeri Indonesai, Michael Tene mengatakan bahwa pihak kementrian luar negeri sudah menerima surat pengunduran diri Duta Besar Libia untuk Indonesia

Namun Tene tidak mengatakan dalam surat itu tidak dijelaskan alasan pengunduran diri Duta Besar Salaheddin M El Bishari.

"Untuk alasannya silahkan ditanyakan langsung ke pihak kedubes Libia," ujar Tene.

BBC Indonesia beberapa kali mencoba menghubungi Kedutaan Besar Libia di Jakarta namun telfon tidak diangkat.

Libia sedang diguncang oleh gelombang unjuk rasa antipemerintah selama seminggu ini yang menewaskan sekitar 300 orang menurut sekelompok pegiat HAM internasional.

Pemimpin Libia Kolonel Muammar Gaddafi pada hari Selasa ( 22/02) berpidato live di televisi negara.

Dalam pidato pertamanya sejak kerusuhan melanda Libia, Kolonel Gaddafi mengatakan seluruh dunia menghormati Libya dan para demonstrasi ''mengabdi kepada setan''.

Gaddafi juga mengatakan para musuh Libia mencoba mencemarkan citra negaranya.

Peru telah menghentikan hubungan diplomatiknya dengan Libia pasca peristiwa penembakan terhadap warga sipil yang terlibat aksi unjuk rasa anti pemerintah di negara itu.

Sebelumnya kritikan dari banyak negara telah dilontarkan untuk memprotes cara Libia menangani aksi unjuk rasa warganya yang mengkritik pemerintah berkuasa.

Namun sejauh ini baru Peru yang berani mengambil sikap tegas dengan melakukan pemutusan hubungan diplomatik sementara dengan Libia.

Negara ini juga menjadi negara pertama yang mengambil langkah tersebut pasca peristiwa aksi protes anti pemerintah meletus dan menewaskan sekitar 300 peserta aksi.

Pemerintah Peru mengatakan pemberhentian hubungan diplomatik akan terus dipertahankan selama aksi kekerasan terhadap warga sipil terus dilanjutkan oleh pemerintah Libia saat ini.

"Peru dengan tegas memprotes tindakan represi yang dilakukan oleh diktator Muamar Gaddafi terhadap warga sipil yang melakukan aksi protes menuntut reformasi yang demokratis untuk mengubah sistem pemerintahan saat ini dan telah dipimpin oleh orang yang sama selama 40 tahun," kata Presiden Peru, Alan Garcia dalam pernyataannya yang dikutip dari Reuters.

Protes Diplomat

Peru melalui Menteri Luar Negerinya, Jose Antonio Garcia juga berharap agar negara lain di Amerika Latin mengikuti langkah mereka.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Libia terhadap pelaku aksi unjuk rasa anti pemerintah tidak hanya diprotes oleh dunia internasional, sejumlah diplomat Libia yang bertugas di luar negeri juga mengecam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mereka.

"Kami mewakili rakyat Libia dan tidak lagi mewakili rezim berkuasan di negara kami," kata Penaihat Misi Kebudayan Libia di Australia, Omran Zwed saat menemui sejumlah orang di depan kantor Kedutaan Besar Libia.

Langkah serupa juga dilakukan oleh sejumlah diplomat Libia di Mesir, Bangladesh, Malaysia dan India.

Di kala kecaman terhadap pemerintahan Gaddafi menguat, dua sekutu dekat Libia selama ini, Venezuela dan Kuba melakukan langkah sebaliknya.

Kedua pemerintahan negara itu menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Gaddafi dan meminta negara lain untuk tidak mencampuri persoalan dalam negeri Libia.

Mantan Pemimpin Kuba, Fidel Castro bahkan menuding Amerika Serikat saat ini tengah bersiap untuk melakukan invasi terhadap Libia.

Rabu, 09 Februari 2011

Letter of Conpenzation from ICPC Benin Republic



Hon. Justice Emmanuel Olayinka Ayoola

A BRIEF PROFILE OF THE ICPC CHAIRMAN

The Chairman of the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC), Hon. Justice Emmanuel Olayinka Ayoola (CON) was until his appointment, the National Human Rights Commission Chairman in the country. Aged 73, Justice Ayoola retired from the nation’s Apex Court, the Supreme Court on 27th October 2003 having attained the mandatory retirement age of 70.

Hon. Justice Ayoola, Jurist of International repute commenced his legal practice in 1959 in Ibadan. He has remained a consistent advocate of law and justice both at the Bar and the Bench for more than 27 years.

He was born on October 27, 1933 at Ilesha, Osun State and attended Temidire Model School from 1939 to 1943 for his primary education and Ilesha Grammar School from 1944 to 1950 for his secondary education. He studied as an external student of the University of London and was a full-time undergraduate at Oxford University London from 1957 to 1959.

He obtained the Bachelor of Laws degree, LLB, from the University of London in 1957 and the Bachelor of Arts degree from Oxford with Honours in Jurisprudence. In May 1957 he passed the Bar Final Examination of the Council of Legal Education, London and was called to the English Bar at the Lincoln’s Inn, London, on 25th November 1958. He was admitted as Barrister and Solicitor of the Supreme Court of Nigeria on the 4th of September 1959 and started private legal practice that same year. He was a partner in the firm of Ayoola Brother (Barristers and Solicitors) from 1962 to 1967 and from 1967 to 1972 was the principal of the firm of legal practitioners of Ayoola & Co. It was during that period that he was retained by the University of Ibadan from 1972 to 1976.

After 17 eventful years as a legal practitioner, Hon. Justice Ayoola was appointed a judge of the High Court in the defunct Western Nigeria on 1st February 1976. Three months later, he became a judge of the High Court of Oyo State following the creation of 19 States by the then Head of State, Gen. Yakubu Gowon’s administration. From then on, Hon. Justice Ayoola has bestrode the legal profession both at home and international levels like a colossus.

Due to the brilliance displaced by Hon. Justice Ayoola on the bench within four years, he was seconded by the Federal Government of Nigeria to the Gambia in 1980, as a Justice of the Court of Appeal of Gambia. In 1983 he became the Chief Justice of the Gambia, a position he occupied until 1992 when his secondment to that country ended after 12 years of meritorious service that earned him the Gambian “National Honour of the Commander of the National Order of the Republic of the Gambia” (CRG) in 1990. Hon. Justice Ayoola retired to Nigeria in 1992 and he was appointed a Justice of the Court of Appeal on 8th July 1992. Six years later, he was elevated to the nation’s Apex Courts, the Supreme Court as a Justice of the Court, the position he held until he retired in October 2003.

Whilst a Justice of the Court of Appeal, Honourable Justice Ayoola was appointed a Justice of the Court of Appeal of Seychelles in November, 1992. On 2nd August 2002, the Secretary-General of the United Nations, Mr. Kofi A. Annan appointed him as one of the Judges of the Special Court for Sierra Leone to sit on appeal coming from Special Trial Court for Sierra Leone. He has been elected as the Vice-president of the Special Appeal Court.

In the same year 2003, Hon. Justice Ayoola was awarded the Nigerian National Honour of the Commander of the Order of the Niger (CON) for his meritorious service to Nigeria and humanity. The retired jurist ranked among the very few Nigerian judges that have shaped the course of judiciary and justice dispensation in Nigeria and by extension, the continent of Africa. Hon. Justice Ayoola’s well researched and analytical judgments and rulings in decided cases can hardly be faulted by his fellow Judges. Today, Hon. Justice Ayoola is one of the incorruptible judges to have emerged from the Nigerian bench.

Hon. Justice Mohammed Uwais, the Chief Justice of Nigeria has this to say about Hon. Justice Ayoola. In the extensive and varied appellate work, which Hon. Justice Ayoola was called upon to perform in the Supreme Court, his ability for calm and incisive analysis of the facts of a case and his percipience in identifying the legal principles, which were opposite to the resolution of the case, became apparent. His judgments written in cases before this Court illuminated the subject matter with which they dealt and gained currency amongst those practicing and those teaching the law as enlightening and authoritative expositions.

“His knowledge of the law over a very wide field, his long and extensive experience in its administration and capacity for quiet consideration and sound judgment have been of great value to this Court and its work. Always willing to play his a part, his contribution to discussion of matters both in and out of the Court room has always been helpful and appreciated by his brother justices”.

Apart from being a member of the Editorial Board of the Nigerian Bar Journal, in 1971, Hon. Justice Ayoola was a member of the Editorial Board of the now defunct Nigeria Monthly Law Reports (NMLR) from 1964 to 1977. He compiled the Law Reports of the Gambia and authored the Seychelles Law Digest. In 2001, he was appointed Chairman of the Committee for the Revision of Laws of the Federation of Nigeria, 1990. The Committee has since completed the revision and its work is awaiting publication.

Since his retirement from the Bench in 2003, Hon. Justice Ayoola has being one of the vocal voices against corrupt practices both in the private and public sectors of the economy. Thus, it was not surprising when in the month of September, 2005 President Olusegun Obasanjo recommended Hon. Justice Ayoola to the Senate as Chairman of ICPC following the expiration of the tenure of Hon. Justice Mustapha Akanbi, the first Chairman of the Commission.

Though, Hon. Justice Ayoola is 73 years old, he possesses the alertness, the energy and the integrity to take the ICPC to the promised land where corrupt practices and other vices would have been reduced to a bearable minimum.

ICPC BENIN (Anti-Fraud Unit)
......we fight against fraud, funds delay and impersonation.
Head Office: Plot 802, Constitution Avenue
Zone A9 Central Area
P. M.B 535, Garki Abuja
*****24HRS SERVICE *****



Attention Beneficiary,



LETTER OF COMPENSATION/SETTLEMENT.



Based on our findings in this investigation department we wish to warn you against some Miscreants, Hoodlums and Touts who go about scamming innocent people by claiming to be who they are not and thereby tarnishing the image of this wonderful country, BENIN.

We were informed that some Hoodlums are contacting you in respect to the collection of your fund which was long approved in your favor As a matter of fact we have been on this investigation assignments for some time, known to no one but the Presidency and some top government official who are in support of this investigation team to help stop fraudulent activities in this country, and as well restore the image that has been tarnished by the above listed group of people.



Although we have been able to come up with some good result about the people that have extorted money from you illegally, and we wish to list them so that you will personally indicate them by writing back to us with the name of whom scammed you among them as we want to make sure your payment is routed to you without any further delay. Note that we will surely deal and bring to book the people using the names of government officials below. If only you will cooperate with us by co indicating correctly any of them.



The Scammers using below government officials names bank names have been arrested:



1) Prof. Charles soludo

2) Chief Joseph Sanusi

3) Dr. R. Rasheed

4) Barrister Awele Ugorji

5) Mr Roland Ngwa

6) Barrister Ucheuzo Williams

7) Mr. Ernest Chukwudi Obi

8) Dr. Patrick Aziza

Deputy Governor - Policy / Board Member

9) Western Union Or Money Gram

Deputy Governor - Financial Sector Surveillance / Board Member

10) Mrs. W. D. A. Mshelia

Deputy Governor - Corporate Services / Board Members

11) Mrs. Okonjo Iweala

12) Robert Muller fake FBI

13) Barr Jacob Onyema

14) Dr. Godwin Oboh: Director Union Bank Of BENIN.

15) Mr John Collins: Global Diplomat Director.

16) Foreign fund diplomatic courier

17) Barr. Becky Owens

18)Rev. Steven Jones

19) bank of Africa

20) ADB Bank Ouagadougou Burkinafaso

21) FSA UK

22) NATWEST BANK

23) ECO Bank

24) Credit Bank

25) Mr Adekunle Elvis

26) Prof Lamido Sanusi



The above listed names are been traced/investigated by the ICPC ANTI FRAUD UNIT and some of them have eloped the country, and note that if any of them is caught and found guilty he/she we go to jailed for 25 years(twenty five years) as it is under the Degree 47 of the Constitution of this bank under the section 101(b)of criminal law. So we are waiting for you to write us back and inform us if any of the above names or any other one claiming to have your FUND from BENIN, have Extorted money from you; or once contacted you so that we can start taking the necessary procedural steps prior to bringing them to book and having your fund wired into your Bank account as nominated accordingly. In-case the name of the Hoodlum that scammed you is not listed above, we will advise that you forward to us the his name and his contact so that we can trace them and as well bring them to book.


Furthermore to ensure that you don't keep giving information to wrong officers copy out your transaction code and password which you should verify with anyone that calls from BENIN to be sure you are talking with the right office.

Copy and save your transaction code and password so you don't fall into bad hands anymore.