Rabu, 23 Februari 2011

DK PBB mengutuk langkah Pemerintah Libia dalam menghadapi aksi unjuk rasa.



Dewan Keamanan PBB mengutuk langkah pemerintah Libia yang menggunakan kekuatan bersenjata untuk menghadapi aksi unjuk rasa anti pemerintah.

Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan meminta agar kekerasan terhadap warga yang melakukan aksi unjuk rasa dihentikan.

Mereka juga menyatakan penguasa Libia harus "mendengarkan tuntutan warganya."

Kebijakan penguasa Libia dalam penggunaan kekuataan dalam aksi protes itu menimbulkan ratusan korban jiwa.

Data yang dihimpun oleh Human Right Watch menyebutkan ada sekitar 300 orang yang tewas akibat penggunaan kekuatan senjata oleh petugas keamanan Libia.

Tekanan dari dunia internasional sejauh ini belum mengubah cara penanganan pemerintah Libia terhadap para pengunjuk rasa.

Pemimpin Libia, Kolonel Muammar Gaddafi sebelumnya telah memerintahkan para pendukungnya untuk menyerang para penentangnya yang dia sebut sebagai "para kecoa" dan "tikus".

Persiapan evakuasi

Dia juga telah memperingatkan siapa pun yang melawan dan menyerang pemerintahannya akan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Untuk menghadapi kondisi yang semakin memburuk di negara itu, sejumlah negara telah menyiapkan angkutan untuk mengevakuasi warganya.

Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah menyewa sebuah kapal Ferry untuk mengevakuasi warganya yang terjebak di negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga telah mengeluarkan pengumuman kepada warganya untuk segera menuju pelabuhan As-Shahab di Tripoli jika mereka ingin meninggalkan Libia.

Sementara itu Pemerintah Cina juga telah menyiapkan pusat penanganan tanggap darurat untuk melakukan koordinasi guna mengevakuasi warganya dari Libia.

Pemerintah Inggris sudah menyiapkan kapal perangnya di lepas pantai Libia untuk membantu melakukan evakuasi warganya dan juga warga dari sejumlah negara eropa seperti Prancis, Italia dan Turki.

Duta Besar Libia untuk Indonesia telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sejak hari Selasa (22/02), menurut kementrian luar negeri Indonesia.

Juru bicara lemenrtian luar negeri Indonesai, Michael Tene mengatakan bahwa pihak kementrian luar negeri sudah menerima surat pengunduran diri Duta Besar Libia untuk Indonesia

Namun Tene tidak mengatakan dalam surat itu tidak dijelaskan alasan pengunduran diri Duta Besar Salaheddin M El Bishari.

"Untuk alasannya silahkan ditanyakan langsung ke pihak kedubes Libia," ujar Tene.

BBC Indonesia beberapa kali mencoba menghubungi Kedutaan Besar Libia di Jakarta namun telfon tidak diangkat.

Libia sedang diguncang oleh gelombang unjuk rasa antipemerintah selama seminggu ini yang menewaskan sekitar 300 orang menurut sekelompok pegiat HAM internasional.

Pemimpin Libia Kolonel Muammar Gaddafi pada hari Selasa ( 22/02) berpidato live di televisi negara.

Dalam pidato pertamanya sejak kerusuhan melanda Libia, Kolonel Gaddafi mengatakan seluruh dunia menghormati Libya dan para demonstrasi ''mengabdi kepada setan''.

Gaddafi juga mengatakan para musuh Libia mencoba mencemarkan citra negaranya.

Peru telah menghentikan hubungan diplomatiknya dengan Libia pasca peristiwa penembakan terhadap warga sipil yang terlibat aksi unjuk rasa anti pemerintah di negara itu.

Sebelumnya kritikan dari banyak negara telah dilontarkan untuk memprotes cara Libia menangani aksi unjuk rasa warganya yang mengkritik pemerintah berkuasa.

Namun sejauh ini baru Peru yang berani mengambil sikap tegas dengan melakukan pemutusan hubungan diplomatik sementara dengan Libia.

Negara ini juga menjadi negara pertama yang mengambil langkah tersebut pasca peristiwa aksi protes anti pemerintah meletus dan menewaskan sekitar 300 peserta aksi.

Pemerintah Peru mengatakan pemberhentian hubungan diplomatik akan terus dipertahankan selama aksi kekerasan terhadap warga sipil terus dilanjutkan oleh pemerintah Libia saat ini.

"Peru dengan tegas memprotes tindakan represi yang dilakukan oleh diktator Muamar Gaddafi terhadap warga sipil yang melakukan aksi protes menuntut reformasi yang demokratis untuk mengubah sistem pemerintahan saat ini dan telah dipimpin oleh orang yang sama selama 40 tahun," kata Presiden Peru, Alan Garcia dalam pernyataannya yang dikutip dari Reuters.

Protes Diplomat

Peru melalui Menteri Luar Negerinya, Jose Antonio Garcia juga berharap agar negara lain di Amerika Latin mengikuti langkah mereka.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Libia terhadap pelaku aksi unjuk rasa anti pemerintah tidak hanya diprotes oleh dunia internasional, sejumlah diplomat Libia yang bertugas di luar negeri juga mengecam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mereka.

"Kami mewakili rakyat Libia dan tidak lagi mewakili rezim berkuasan di negara kami," kata Penaihat Misi Kebudayan Libia di Australia, Omran Zwed saat menemui sejumlah orang di depan kantor Kedutaan Besar Libia.

Langkah serupa juga dilakukan oleh sejumlah diplomat Libia di Mesir, Bangladesh, Malaysia dan India.

Di kala kecaman terhadap pemerintahan Gaddafi menguat, dua sekutu dekat Libia selama ini, Venezuela dan Kuba melakukan langkah sebaliknya.

Kedua pemerintahan negara itu menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Gaddafi dan meminta negara lain untuk tidak mencampuri persoalan dalam negeri Libia.

Mantan Pemimpin Kuba, Fidel Castro bahkan menuding Amerika Serikat saat ini tengah bersiap untuk melakukan invasi terhadap Libia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berikan Komentar anda, apapun komentar anda sangat saya hargai demi kesempurnaan ini.